Artikel

                     Saya Cicak Berani Lawan Buaya

              Begitulah kira-kira berita yang sedang hot di sekitar kita. Perseteruan antara dua lembaga instansi negara yang tak pernah usai. Kasus terbaru yaitu pascakasus penyelidikan simulator SIM yang menjerat petinggi Polri dan penjemputan paksa penyidiknya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti yang di katakan ketua DPR RI Marzuki Alie bahwa SBY tidak perlu turun tangan soal konflik memanas antara KPK Vs Polri. Saat ditemui di Warung Tresni Denpasar, Minggu (7/10), Marzuki menjelaskan, konflik tersebut sebenarnya bisa diatasi jika kedua institusi tersebut bisa berlaku sebagai negarawan dan tidak menonjolkan ego masing-masing.

       Terkait memanasnya hubungan Polri dengan KPK pasca kasus penyelidikan simulator SIM yg menjerat petinggi Polri dan penjemputan paksa penyidiknya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua DPR RI Marzuki Alie menyarankan pimpinan kedua lembaga itu hrs menunjukkan perilaku sebagai negarawan. "Mari pimpinan kedua lembaga hukum ini berpikirlah sebagai negarawan dan melepaskan ego institusi tapi kedepankanlah kepentingan bangsa serta kepentingkanlah kepentingan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya. Sebenarnya ketua masing-masing instansi bisa menjadi negarawan yang baik dan tidak usah membawa permasalahan itu pada presiden.

                Namun sepertinya ketua KPK sendiri yaitu Abraham Samad tidak setuju. Berita yang beredar bahwa  Presiden perlu turun tangan karena upaya penangkapan terhadap Kompol Novel Baswedan sudah mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap KPK. Permintaan itu disampaikan Ketua KPK Abraham Samad sendiri dalam wawancaranya. Dia juga menegaskan pihaknya akan melindungi yang bersangkutan dari berbagai upaya penjemputan maupun kriminalisasi. Nampaknya Abraham Samad tak gentar apabila harus berseteru dengan Polri. Karena Novel tidak melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan Polri. Karena itu, dia berharap agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara. “Kita harus mengesampingkan ego institusi. Kita utamakan, kedepankan menyelamatkan bangsa dan negara dengan pemberantasan korupsi.”

             Ternyata  Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi yang juga hadir dalam diskusi berpendapat Presiden harus segera menyelesaikan konflik antarlembaga tersebut. Dia sendiri menilai terjadinya konflik antara KPK dan Polri merupakan ekses dari negara yang belum antikorupsi. “Presiden seharusnya juga menegur Kapolri, tetapi hal tersebut tidak terjadi dan kalau dibiarkan berarti ada makna lain,” ujarnya.

               Namun dari kubu lain,yaitu Kepolisian menyatakan, penangkapan ini berkaitan dengan kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian pencuri sarang burung walet di Bengkulu tahun 2004. Novel diduga kuat menjadi oknum yang melakukan penembakan langsung enam pencuri sarang burung walet di Pantai Panjang, Bengkulu. Saat itu Novel masih berpangkat inspektur satu (iptu) dan menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polda Bengkulu.

                 Oleh karenanya, Situasi ini turut memanaskan hubungan KPK dan Polri. Upaya penangkapan Novel menunjukkan bahwa hubungan kedua institusi penegak hukum telah mencapai level akut. Sementara itu, Komisi III DPR RI mengatakan konflik KPK-Polri harus segera diakhiri.